Jumat, 17 Juni 2011

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh undang-undang no 25 tahun 2004 kepada pemerintah daerah setempat untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah merupaakn rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang di susun sebagai jabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bersangkutan. Sebagaimana dikatakan oleh Bintoro (1976) bahwa rencana tahunan adalah merupakan penterjemahan tahunan secara lebih kongkrit, spesifik dan operasional rencana jangka menengah. RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) bersangkutan.
A.    Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-undang  No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional dinyatakan bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rencangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa RKPD ini bukanlah kumpulan dari rencana kerja yang dibuat oleh masing-masing SKPD (lazim disebut sebagai renja SKPD ) sebagaimana yang juga dipersepsikan oleh para aperatur daerah.
RKPD dapat dikatakan sebagai dokumen perencanaan yang sangat praktis dan operasional karena isinya lebih banyak diarahkan pada perumusan program dan kegiatan secara rinci, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya untuk masing-masing program dan kegiatan. Disamping itu, RKPD juga memuat perkiraan kebutuhan dana untuk masing-masing program dan kegiatan berikut unit atau bagian yang akan mengerjakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.
Penyusunan RKPD harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan dana pada tahun bersangkutan. Penyusunan RKPD dimulai dengan  menyiapkan rancangan awal oleh Bappeda daerah bersangkutan melalui penjabaran RPJMD setempat dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan mendesak yang terdapat pada tahun bersangkutan.

B.     Peranan Rencana Tahunan
Sebelum uu no 25 tahun 2004 keluar, perhatian terhadap rencana tahunan masih rendah. Walupuu p[ada waktu itu pemerintah juga telah memintah daerah menyusun rencana pembangunan tahunan daerah (repatada), namun demikian da;lam prakteknya dokumen ini hanya merupakan kumpulan dari hasil rapat kordinasi pembangunan (rakorbang) dengan dinas instansi terrkait .
Dengan keluarnya UU no 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional (SPPN) penyusunan perencanaan tahunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakn pemerinnttah baik pada tigkat pusat maaupun daerah. Bahkan begitu pentingnya penyusuna rencana tahunan tersebut uu menukar namanya dengan rencana kerja pemerintah (RKP) dan rkpd untuk tingkat daerah agar rencana tahunan tersebut benar-benar dipedomani dalam pelaksanan pembangunan.
Ada tiga alasan penting dalmm penyusuna rencana tahunan tersebut menjadi sangat penting dalm system perencanaan pembangunan secara keseluruhan
Pertama, melalui penyusunan RKPD  tersebut akan dapat dilakukan penyesuaian secara berkala terhadap RPJMD sesuai dengan perubahan kondisi sosial ekonomi serta kebijakan pemerintah pada tingkat nasional maupun regional.
Kedua, melalui penyusunan rencana tahunan tersebut, maka dokumen perencanaan pembangunan yang ada menjadi lebih rinci dan operasional karena RKPD lebih menekankan pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat operasional.
Ketiga, dengan disusunnya RKPD tersebut yang selanjutnya dijadikan dasar utama penyusunan RAPBD, maka akan dapat diwujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prinsip teori perencanaan yaitu Planning, programming, and budgeting system (PPBS).

C.     Unsur Pokok Rencana Tahunan
Mengingat rencana tahunan merupakan dokumen perencanaan yang yang lebih operasional, maka unsure pokok yang terkandung didalamnya juga berbeda dengan yang lazim terdapat dalam rencana jangka menengah atau rencana pembangunan jangka panjang. Bintoro Tjokroamidjojo (1976) menyatakan dalam bukunya bahwa sebagai suatu perencanaan yang lebih kongkrit dan operasional, rencana tahunan paling kurang harus memuat unsure-unsur pokok sebagai berikut:
a.       Program dan kegiatan apa yang perlu dilakukan pada tahun bersangkutan berikut spesifikasi lokasi dan rincian aktifitasnya.
b.      Siapa yang akan melakukan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berikut tata hubungan kerja antara unit yang terkait.
c.       Jadwal waktu pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berikut kebutuhan dana sumber pembiayaan.
d.      Bentuk keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dapat dihasilkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Untuk dapat menyusun sebuah rencana tahunan yang baik dan operasional, maka aspek-aspek yang perlu dilakukan menurut Bintoro (1976) paling kurang adalah sebagai berikut:
1.      Review yaitu tinjauan dan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan proyek pada tahun sebelumnya berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.
2.      Forecast, yaitu melakukan perkiraan (proyeksi) tentang perkembangan kondisi tahun depan yang akan dilalui oleh rencana tersebut.
3.      Resource Assessment yaitu penilayan terhadap ketersediaan dan kecukupan sumberdaya yang dimiliki daerah bersangakutan khususnya menyangkut dengan dana pembangunan, jumlah dan kualitas tenaga kerja serta aperatur daerah dan sumber daya alam yang dimiliki.
4.      Policy Formulation yaitu perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun bersangkutan setelah memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, peramalan kondisi social budaya dan penilaian terhadap sumber daya yang tersedia.
5.      Programming and Activity Planing yaitu penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan yang direncanakan secara rinci lengkap dengan indicator dan target kinerjanya serta bagian atau unit yang akan melaksanakan dan bertanggung jawab.  

D.    Kerangka Penulisan RKPD
Disamping undang-undang no 25 tahun 2004, kerangka penulisan RKPD dapat disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah no. 40 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah no. 08 Tahun 2008, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no. 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009 tentang penyusunan RKPD dan musrenbang tahun 2010. Disamping itu, dapat pula diperhatikan dokumen RKPD yang telah disusun oleh beberapa provinsi, kabupaten dan kota lainnya dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan angka penulisan tersebut. Selanjutnya, agar penyusunan RKPD tersebut juga memenuhi persyaratan akademik, maka unsur-unsur pokok rencana tahunan sebagaimana telah diuraikan terdahulu perlu pula diperhatikan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kerangka penulisan RKPD yang dianggap baik dan dianjurkan untuk digunakan oleh para perencana pembangunan daerah adalah sebagai berikut:
BAB I       Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Ruang Lingkup Perencanaan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II     Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Kinerja Makro
2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan
2.3 Faktor Penentu Keberhasilan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
2.4 Permasalahan dan Kendala Pembangunan
BAB III    Kerangka Ekonomi Daerah dan Pendanaan
3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Bersangkutan
3.2 Tantang dan Prospek Perekonomian Daerah
3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV    Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun Bersangkutan
4.1 Isu dan Masalah Mendesak
4.2 Penyesuaian Kebijakan Pembangunan
4.3 Prioritas Pembangunan Tahun Bersangkutan
BAB V     Penetapan Program dan Kegiatan Prioritas
5.1 Program dan Kegiatan Pemerintah daerah
5.2 Program dan Kegiatan Partisipasi Masyarakat
BAB VI    Penutup
6.1 Rencana Pelaksanaan (Action Plan)
6.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

E.     Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun Sebelumnya
Analisis ini diperlukan untuk dapat mengetahui kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik secara makro (menyeluruh) maupun untuk tingkat program dan kegiatan.
Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahunan sebelumnya dapat dilakukan  dengan menggunakan dua jenis metode. Pertama, untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersifat makro dapat digunakan beberapa indicator pembangunan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia. Kedua, untuk evaluasi pelakssanaan pembangunan pada tingkat program dan kegiatan biasanya digunakan teknik evaluasi kinerja dengan menggunakan 5 indikator penilaian yaitu masukan, keluarkan, hasilkan, manfaatkan dan dampak.
Analisis tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan sebelumnya diperlukan untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang keberhasilan pelaksanaan pembangunan berikut factor keberhasilan dankendala yang dihadapi. Informasi ini sangat berguna dalam merumuskan kebijakan pembangunan berikut program dan kegiataan yang akan direncanakaan untuk tahun berikutnya dalam penyusunan RKPD daerah bersangkutan .
Mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembanguna ini sangat penting artinya agar kesalaha yang sama terjadi dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak terulang sehingga efisiensi pelaksanaan pembangunan dapat dijaga. Sejalan dengan hal tersebut, faktor-faktor keberhasilan yang dialami sebelumnya akan dapat pula dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong proses pembangunan daerah kedepan.

F.      Penilaian Ketersediaan dana Pembangunan
Tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan program dan kegiatan banyak ditentukan oleh ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan ketersediaan dana tersebut untuk satu tahun kedepan relative akan lebih mudah diketahui dibanding dengan lima tahun kedepan seperti dalam penyusunan RPJMD. Karena itu, analisis tentang ketersediaan dana dan sumber pembiayaan pembangunan perlu dilakukan dalam penyusunan RKPD suatu daerah.
Ketersediaan dana dan sumber pembiayaan pembangunan perlu dipertimbangkan kerana hal ini akan sangat mempengaruhi jumlah dan nilai program dan kegiatan pembangunan yang dapat direncanakan dalam RKPD bersangkutan.

G.    Perumusan Kebijakan Pembangunan Tahunan
Kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan didalam RPJMD adalah untuk periode lima tahun, sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. Karena jangka waktu itu relative cukup panjang, maka kebijakan ini dapat saja tidak lagi tepat dan relefan dengan kondisi tahun bersangkutan karena terjadinya perubahan kondisi sosial ekonomi bersangkutan. Untuk dapat menyesuaikan perencanaan dengan perobahan tersebut, maka RKPD harus memasukkan kebijakan baru untuk tahun bersangkutan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada daerah yang bersangkutan.
Dalam bidang infrastuktur, penyesuaian kebijakan pembangunan yang dapat terjadi misalnya adalah karena terjadinya gempa bumi yang cukup kuat mengakibatkan banyak bangunan kantor pemerintah dan jalan raya yang rusak. Kerusakan ini perlu ditanggulangi sesegera mungkin dan untuk penanggulangan tersebut pemerintah terpaksa melakukan perobahan kebijakan untuk dapat mengalihkan sebagian dana pembangunan daerah untuk perbaikan akibat gempa.
Kebijakan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dalam jangka menengah sebaiknya dimasukkan pada penyusunan RPJMD periode berikutnya.

H.    Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahunan
Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang operasional, penetapan program dan kegiatan pembangunan daerah merupakan bagian sangat penting dalam penyusunan RKPD ini. Program dan kegiatan dalam RKPD ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran lebih komplit dan rinci dari program yang telah ditetapkan dalam RPJM daerah bersangkutan.
Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan dalam penjabaran lebih lanjut program dan kegiatan pada penyusunan RKPD.
Pertama, Bilamana RPJMD bersangkutan mempunyai beberapa agenda pembangunan daerah, maka program dan kegiatan dalam RKPD merupakan jabaran lebih rinci dari agenda pembangunan tersebut. Kedua, bilamana RPJMD tidak mempunyai agenda pembangunan secara eksplisit, tetapi adalah langsung dalam bentuk pembangunan yang bersifat umum, maka penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan RKPD adalah penjabaran lebih kongkrit dan rinci dari program umum yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut.
Aspek terakhir yang juga perlu dipertimbangkan adalah agar program dan kegiatan pembangunan tersebut tidak bertentangan dengan kondisi sosial dan budaya daerah setempat. Hal ini sangat penting artinya untuk menjamin dapat terlaksananya program dan kegiatan tersebut secara baik dalam masyarakat

1 komentar: